PATADaily.id - Jakarta - Penulis: Gabriel Bobby

Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) kembali menggelar Sustainable Tourism Development Forum (STDev Forum) seri kelima sebagai ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutan secara virtual pada kegiatan yang berlangsung daring, Kamis (27/8/2026), mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting bagi para pemangku kepentingan untuk membahas pembangunan pariwisata Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya.

“Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan keragaman destinasi yang menjadi kekuatan besar pariwisata nasional. Karena itu, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan,” kata Menpar Widiyanti.

Menurut Menpar, pendekatan pariwisata berkelanjutan yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas destinasi perlu menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata nasional. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, serta mitra pembangunan menjadi semakin penting.

“ISTC memiliki peran strategis dalam menjaga standar, memperkuat kapasitas, serta mengonsolidasikan penerapan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional. STDev Forum seri kelima ini menjadi ruang untuk memperkuat jejaring, berbagi praktik baik, dan menghasilkan solusi konkret bagi pariwisata Indonesia,” kata Menpar.

STDev Forum seri kelima mengusung tema “Pariwisata Berkualitas sebagai Wujud Kedaulatan: Dari Tantangan Menuju Aksi Kolaborasi” dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi untuk membahas transformasi tata kelola pariwisata menuju pembangunan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan.

Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan (UPH) yang juga Ketua Umum HILDIKTIPARI, Diena Mutiara Lemy, mengatakan pariwisata Indonesia perlu bertransformasi dari pola mass tourism yang bersifat ekstraktif menuju ekosistem pariwisata yang lebih adaptif. Menurutnya, tekanan terhadap daya dukung (carrying capacity) mulai terlihat di sejumlah destinasi unggulan.

“Penting untuk ditegaskan bahwa mass tourism bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif. Mass tourism merupakan salah satu bentuk pariwisata yang memungkinkan keterjangkauan bagi banyak kalangan. Jadi, mass tourism tidak harus dihapus, melainkan perlu direkonstruksi, terutama pada aspek ekstraktifnya,” ucap Diena.

Ia mencontohkan Bali sebagai salah satu destinasi unggulan yang menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kepadatan kunjungan, alih fungsi lahan, hingga kemacetan. Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, tetapi menurutnya masih kerap berjalan secara sektoral sehingga membutuhkan integrasi yang lebih kuat.

Diena menawarkan kerangka ALCIS sebagai salah satu pendekatan untuk mengelola ekosistem pariwisata secara terintegrasi. Kerangka tersebut terdiri atas lima pilar, yakni attractiveness yang memprioritaskan kualitas pengalaman dibandingkan sekadar kuantitas daya tarik; localness yang berfokus pada penguatan komunitas lokal agar rantai nilai pariwisata tetap memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Kemudian competitiveness untuk menciptakan daya saing bernilai tambah yang mampu menghadirkan kunjungan berkualitas; inclusiveness untuk memastikan pariwisata dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat; serta sustainability sebagai landasan yang mengikat seluruh pilar tersebut.

“Pendekatan metasistem melalui kerangka ALCIS ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan panduan aksi nyata bagi kita semua. Sudah saatnya kita bergerak dari sekadar wacana menuju pembenahan tata kelola pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas,” katanya.

Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Nurlisa Ginting, menekankan pentingnya setiap destinasi memiliki perencanaan, visi, serta tata ruang yang jelas agar dapat berkembang secara berkelanjutan, bahkan bergerak menuju pendekatan pariwisata regeneratif.

Menurut Nurlisa, pengelolaan destinasi yang efektif diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan pariwisata sekaligus menjaga otentisitas ruang dan budaya masyarakat.

“Berdasarkan indikator ketahanan holistik atau EU Tourism Platform, keberhasilan pariwisata tidak lagi cukup diukur dari data tradisional seperti jumlah kedatangan atau lama menginap. Diperlukan indikator yang mencakup kondisi kesehatan lingkungan, vitalitas budaya (living heritage), kesejahteraan warga lokal, serta distribusi ekonomi yang adil,” kata Nurlisa.

Ia menjelaskan terdapat tiga kelompok aksi yang dapat diterapkan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Pertama, menata dan melindungi ruang hidup masyarakat serta warisan budaya agar dapat tumbuh selaras dengan pariwisata. Kedua, memperkuat identitas budaya dan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai fondasi pariwisata inklusif. Ketiga, memulihkan ekosistem dan menjaga daya tampung lingkungan sebagai basis pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Winda Mercedes Mingkid, menyoroti potensi sekaligus tantangan mendasar dalam pengembangan destinasi wisata bahari Indonesia.

Winda mengatakan besarnya potensi wisata bahari Indonesia sangat bergantung pada terjaganya kualitas ekosistem laut dan pesisir. Pertumbuhan arus wisatawan yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan tekanan ekologis yang besar terhadap ekosistem tersebut.

“Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata bahari wajib mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup secara seimbang,” ujarnya.

Menurut Winda, perencanaan ruang laut yang tegas diperlukan untuk mengatur pembagian zona konservasi, zona wisata, serta zona perikanan yang dimanfaatkan masyarakat. Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan pariwisata perlu terus diperkuat.

“Model wisata bahari terbaik adalah model yang melindungi alam, memberdayakan masyarakat, serta memberikan pengalaman yang berharga bagi wisatawan,” ujar Winda.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi yang juga Sekretaris ISTC, Frans Teguh.