PATADaily.id - Jakarta - Peringatan Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day 2025 pada 27 September 2025 dengan mengambil tema “Pariwisata dan Transformasi Berkelanjutan” (Tourism and Sustainable Transformation). Tema ini menjadi pengingat pariwisata bukan hanya sebagai mesin pertumbuhan tetapi juga wadah untuk pembangunan yang adil, pelestarian budaya dan warisan, perlindungan flora dan fauna, integritas lingkungan dan ketahanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa kepada PATADaily.id, Sabtu (27/9/2025). Ia menjelaskan, tema tahun ini sangat relevan dengan dinamika dunia, di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, disrupsi digital, serta tuntutan masyarakat global terhadap praktik perjalanan yang lebih bertanggung jawab.

"Pariwisata mempunyai potensi sebagai agen perubahan positif. Bukan hanya sektor ekonomi, tetapi pariwisata juga menjadi katalis kemajuan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan penciptaan peluang baru," terangnya.

Ni Luh menjelaskan, tema World Tourism Day 2025 menekankan perhatian atas fenomena transformasi keberlanjutan di sektor pariwisata. "Hal ini juga mendesak berbagai pihak untuk melakukan praktik pengelolaan berkelanjutan, sosial ekonomi dan lingkungan berkelanjutan," urainya.

Saat ini, lanjutnya, praktik pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan inovasi telah diwujudkan dalam program-program strategis pemerintah (Kementerian Pariwisata), yaitu Gerakan Wisata Bersih; Pariwisata Naik Kelas; Event by Indonesia; Tourism 5.0; serta Pengembangan Desa Wisata.

Tak hanya tu, lanjuttnya, menariknya adalah perempuan memiliki peran strategis dalam memajukan pariwisata Indonesia. "Baik sebagai pengambil kebijakan di bidang pemerintahan, pekerja pada destinasi pariwisata, influencer yang mempromosikan dan mengenalkan keindahan destinasi pariwisata Indonesia hingga pelaku pariwisata," katanya.

Ia memaparkan bahwa secara persentase perempuan telah memegang posisi dominan di sektor pariwisata. Menurutnya, berdasarkan data “Global Report on Women in Tourism” oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) yang rilis pada November 2019 menyatakan, mayoritas tenaga kerja di sektor pariwisata adalah perempuan dengan persentase 54 persen. 

Namun, lanjutnya, perempuan menerima upah 14,7 persen lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki di sektor ini. "Masih banyak yang belum memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Secara keseluruhan, kesenjangan ini disebabkan adanya stereotip gender, keterbatasan akses pendidikan, dan keterbatasan peluang tumbuh," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa perempuan memiliki ruang, peluang, dan pengakuan di setiap aspek khususnya di sektor pariwisata.

Adapun Kementerian Pariwisata mengembangkan berbagai program green tourism sebagai solusi dalam mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan industri pariwisata. 

"Kementerian Pariwisata telah menetapkan arah pembangunan pariwisata ke depan, yakni membangun destinasi pariwisata berkualitas sesuai preferensi pasar yang berkembang ke arah pariwisata berkelanjutan dan pariwisata regenerative, memperluas penerapan BGCE (Blue, Green & Circular economy), membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata, melakukan penguatan rantai pasok pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola destinasi dan industri  pariwisata yang terstandarisasi, serta melakukan peningkatan keterampilan SDM pariwisata," tuturnya.

Salah satu, lanjutnya, program Kementerian Pariwisata terkait green tourism adalah Gerakan Wisata Bersih (GWB), yaitu gerakan yang muncul karena adanya paradigma baru pembangunan pariwisata yaitu Sustainable Tourism dan Regenerative Tourism yang berarti pengelolaan pariwisata terintegrasi dengan pelestarian bagi generasi mendatang.

Ni Luh mengemukakan, konsep dari GWB itu sendiri melibatkan wisatawan, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut memelihara destinasi wisata. "Prinsip pariwisata berkelanjutan dan regeneratif juga tercermin melalui pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penguatan SDM unggul dan berdaya saing global dilakukan, sejalan dengan pengembangan kapasitas pelaku pariwisata melalui Sustainable Tourism Human Capital," ungkapnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permenparekraf) No 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan. 

Maka, lanjutnya, melalui penerapan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini, destinasi tidak hanya akan menjadi indah dan menarik, tetapi juga mampu menjaga daya dukung lingkungan, melestarikan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan tentunya berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata juga telah membentuk Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia/Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) sebagai quasi-government dalam percepatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan di Indonesia. 

"Sinergi antara ISTC, Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, industri, komunitas, dan akademisi adalah kunci agar program-program ini dapat diimplementasikan secara konsisten," jelasnya.

Menurut Ni Luh, tahun 2025 ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama ISTC tengah menyelesaikan penyusunan Standar Hotel Akomodasi dan Tour Operator Berkelanjutan yang merujuk pada standar internasional GSTC (Global Sustainable Tourism Council).

Standar tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata sebagai Pedoman Industri Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia.

"Hal yang juga menjadi perhatian kami adalah kolaborasi dengan K/L terkait, misalnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam memastikan pembangunan destinasi pariwisata atau amenitas sesuai dengan Rencana Tata Ruang, bahkan sampai pada tingkat Rencana Detail Tata Ruangnya," ujarnya.

Bahkan sebelumnya, Kementerian Pariwisata juga pernah bermitra dengan Jejakin, Carbonetics, dan Atourin menggunakan platform pengukuran carbon footprint dan carbon offsetting melalui berbagai gerakan hijau.

Selama ini Indonesia dikenal dianugerahi kekayaan budaya yang luar biasa, dengan lebih dari 1.300 suku, bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi yang beragam.

"Kita memiliki warisan budaya kelas dunia seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Selain itu, kita juga mempunyai warisan budaya tak benda (intangible heritage) seperti tradisi dan ekpresi lisan; seni pertunjukan; adat istiadat, ritual dan perayaan; pengetahuan dan praktif tentang alam dan semesta, wellness dan gastronomi serta keahlian tradisional sebagai wujud peradaban kita yang unik dan menarik bagi turis domestik maupun turis asing," paparnya.

Sehingga, lanjutnya, Kementerian Pariwisata terus mendorong agar pengembangan wisata budaya agar menjadi daya tarik bagi wisatawan, melalui sejumlah program prioritas seperti program pariwisata naik kelas dan event by indonesia.

"Pariwisata naik kelas dirancang untuk meningkatkan kualitas pariwisata dari segala sisi, mulai dari infrastruktur, Sumber Daya Manusia, produk wisata, sampai promosi. Tahun ini, dua fokus program pariwisata naik kelas berkaitan dengan budaya, yaitu gastronomi dan wellness. Kami juga menyelenggarakan event untuk memperkenalkan pengalaman premium yang hanya bisa didapatkan wisatawan jika menikmati wisata gastronomi dan wellness di Indonesia, melalui event Wonderful Indonesia Wellness (WIW) dan Wonderful Indonesia Gourmet (WIG)," tukasnya.

Sementara itu, event by Indonesia difokuskan pada penyelenggaraan event-event yang berkualitas dan berkelanjutan sekaligus mengedepankan budaya serta keunikan lokal. Salah satunya, dukungan 110 event melalui Karisma Event Nusantara (KEN).

Dengan demikian, lanjutnya, pariwisata budaya bukan hanya sebagai konsumsi turis semata, melainkan menjadi alat untuk melestarikan tradisi, menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang menjadi pelaku utama budaya itu sendiri.

Lebih lanjut Ni Luh menyampaikan bahwa sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia menghormati dan melindungi penyampaian aspirasi yang murni dari rakyat Indonesia.

Namun di sisi lain Pemerintah Indonesia juga berkomitmen tinggi untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di masyarakat serta menjaga keamanan, baik warga negara Indonesia maupun asing di Tanah Air.

"Prioritas utama kami adalah memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan, sehingga wisatawan dapat menikmati keragaman budaya dan keindahan alam, serta pulang dengan membawa kenangan indah tentang Indonesia," tutupnya. (Gabriel Bobby)