Presiden Jokowi (Ist)
Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan destinasi super prioritas dipercepat sehingga bisa dipromosikan secara masif mulai tahun 2020 mendatang. Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan para Menteri Kabinet Kerja di Plataran Borobudur Resort and Spa, Kabupaten Magelang, Jumat (30/8/2019) meminta seluruh kementerian terkait agar memberikan dukungan penuh bagi pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi super prioritas. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan tanah, maupun yang berkaitan dengan penghijauan kembali di kawasan wisata, terutama di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. "Ini sangat penting. Kita harapkan betul-betul di akhir 2020 produk ini siap untuk dipromosikan secara besar-besaran. Dan juga kita harapkan infrastruktur pendukung baik airport, jalan menuju ke tempat-tempat yang telah dan akan dikembangkan ini bisa memberikan dukungan yang lebih baik," kata Presiden Joko Widodo dalam siaran pers yang diterima patainanews.com. Alasan Presiden Joko Widodo ingin mempercepat pengembangan destinasi wisata ini lantaran sektor pariwisata bisa menjadi motor penggerak peningkatan devisa di tengah gejolak ekonomi global. “Sektor pariwisata juga menciptakan efek berganda serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah,” kata Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meninjau kebutuhan yang diperlukan agar bisa mendukung langsung kawasan Borobudur menjadi lebih baik. "Kita mau cek langsung kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan sehingga betul-betul nanti mendukung apabila ada tambahan turis yang masuk, Borobodur siap untuk bisa melayani lebih baik para wisatawan," harapnya. Sebagai sebuah situs bersejarah, Kepala Negara memastikan kawasan Borobudur akan ditangani dengan baik. Termasuk di antaranya terkait pengaturan pengunjung. “Saya akan terus memantau semua perkembangan di lapangan. Dan juga akan meminta laporan secara berkala setiap tiga bulan,” katanya. Setelah konektivitas selesai dibangun, Presiden Joko Widodo juga ingin agar tata ruang, tata kelola, dan manajemen segera dibenahi. Ia meminta agar rencana induk dan rencana detail pengembangan kawasan wisata Borobudur segera diselesaikan dan ditetapkan. "Begitu juga pengaturan tata ruang dan penentuan zona-zona pembangunan pariwisata harus segera disepakati. Kita atur bersama dan kita kendalikan," lanjutnya. Sementara Menpar Arief Yahya menambahkan ada beberapa prinsip dalam pengembangan pariwisata. Pertama tidak boleh tersegmentasi dalam satu administrasi yang akan menyebabkan wilayah terkotak-kotak sehingga lama tinggal wisatawan (length of stay) tidak akan panjang. Di Jawa Tengah rata-rata wisatawan lama tinggalnya mencapai 1,5 hari di Yogyakarta dan 2,5 hari di Jateng sedangkan secara nasional mencapai 8 hari. Jika dikalikan tingkat pengeluaran rata-rata 150 dolar AS maka Average Spending Per Arrival (ASPA) wisatawan akan mencapai 1.200 dolar AS. “Berarti di Jateng ASPA-nya 225 dolar AS dan di Yogyakarta hanya 375 dollar AS. Masih jauh dari ASPA nasional. Rahasianya kota tidak boleh membangun batas-batas administrasi, kita jadikan satu yaitu Joglosemar, agar wisman yang datang bisa kemana saja dan length of stay-nya bisa lama,” katanya. (Gabriel Bobby)
