PATADaily.id - Jakarta - Penulis:Gabriel Bobby

Kementerian Pariwisata memperkuat upaya pemerataan investasi pariwisata ke berbagai wilayah Indonesia, terutama di luar Jakarta dan Bali, untuk memperluas manfaat ekonomi sektor pariwisata melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam forum Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jumat (10/9/2026), mengatakan realisasi investasi pariwisata Indonesia mencapai rekor Rp73,56 triliun pada 2025.

“Saat ini sekitar 76,5 persen investasi pariwisata berada di Jakarta dan Bali, dengan 75 persen di antaranya berupa pembangunan hotel dan restoran. Karenanya kami saat ini melakukan diversifikasi investasi di destinasi prioritas lainnya di luar Bali dan Jakarta” kata Menpar Widiyanti.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang luas untuk memperluas investasi pariwisata, baik dari sisi wilayah maupun ragam usaha. Pemerintah karena itu secara aktif mengundang investor asing dan mitra internasional, termasuk melalui dukungan KADIN Indonesia, untuk mengarahkan investasi ke 13 Destinasi Prioritas dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Investasi juga diarahkan pada sektor yang lebih beragam di luar hotel dan restoran, khususnya infrastruktur pendukung aksesibilitas, seperti marina kapal pesiar, serta pengembangan daya tarik wisata baru. Diversifikasi tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem pariwisata yang semakin kuat sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi daerah.

“Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas kemudahan, mulai dari pengurangan pajak penghasilan (tax allowance), insentif bagi industri padat karya, hingga pembebasan bea masuk untuk peralatan wisata dan yacht” kata Menpar Widiyanti.

Menpar Widiyanti mengatakan peluang pemerataan investasi semakin terbuka seiring dengan pergeseran pola perjalanan wisatawan yang tidak lagi hanya berpusat di Jawa dan Bali. Sejumlah destinasi di luar kawasan tersebut menunjukkan pertumbuhan kunjungan yang kuat pada awal 2026.

Kunjungan wisatawan ke Danau Toba, misalnya, tumbuh lebih dari 106 persen, sedangkan Lombok–Gili Tramena meningkat 72,1 persen. Labuan Bajo juga terus menunjukkan pertumbuhan kunjungan dan menjadi salah satu destinasi yang memiliki prospek pengembangan investasi pariwisata.
“Pemerintah memastikan kawasan wisata utama tersebut dalam kondisi aman dan siap menyambut pengunjung di tengah upaya pemulihan pascadampak bencana di wilayah Flores,” kata Menpar Widiyanti.

Menurut Menpar, perkembangan tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi pariwisata nasional yang terus menunjukkan tren positif. Kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata meningkat dari Rp729,1 triliun pada 2022 menjadi Rp1,14 kuadriliun pada 2025 dan ditargetkan mencapai Rp1,19 kuadriliun pada akhir 2026.

“Pertumbuhan positif ini menjadi modal besar bagi Kementerian Pariwisata bersama mitra strategis, termasuk KADIN Indonesia dan mitra internasional, untuk terus bersinergi memperkuat pariwisata sebagai salah satu kekuatan yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional, membuka peluang investasi, serta menggerakkan usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah,” kata Menpar Widiyanti.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, yang juga hadir di acara tersebut, turut memaparkan potensi pengembangan sektor pariwisata di tanah Minang. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, kunjungan wisatawan di Sumatra Barat telah mencapai 14,9 juta untuk wisatawan nusantara dan pertumbuhan sektor akomodasi, makanan dan minuman tumbuh sebesar 17,57 persen.

Sumatera Barat juga telah mengelompokkan tiga klaster peluang investasi di Sumatra Barat yaitu Mentawai dengan daya tarik wisata surfing kelas dunia, Padang dan Mandeh dengan wisata bahari dan MICE, serta Sawahlunto dengan wisata berbasis sejarah dan budaya. 

“Kami mengajak para investor dan industri untuk datang dan melihat langsung potensi pengembangan pariwisata di Sumatra Barat termasuk hadir pada Indian Ocean High-Level Forum pada tahun depan sebagai bagian dari jejaring strategis kerja sama kawasan Samudra Hindia,” ujar Gubernur Mahyeldi.

Sementara Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, memandang forum ini dapat mendorong kerja sama tidak hanya antara pemerintah dengan pemerintah (G to G), namun juga membantu mendorong sektor swasta saling bekerja sama. 

Menurutnya, Singapura dan Indonesia telah memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang dalam memperkuat sektor pariwisata. Ia memberikan contoh bagaimana Singapore Airlines yang telah menghubungkan 18 titik di Indonesia dari Singapura. 

"Peningkatan konektivitas ini telah mendatangkan lalu lintas wisatawan. Semuanya dimulai dari skala kecil, sebelum akhirnya berkembang," kata Dubes Kwok Fook Seng. 

Dengan keberadaan KADIN, banyak pelaku usaha dengan pengalaman serta kapabilitas dan keahlian yang luar biasa. Karenanya, penting bagi pemerintah untuk dapat mendorong para investor untuk melirik lokasi-lokasi, memikirkan berbagai kemungkinan, dan membantu mengembangkannya.

"Saya rasa peran pemerintah yang sebenarnya adalah bagaimana kita membangun ekosistem agar sektor swasta dapat berhasil," katanya.

Duta Besar Italia untuk Indonesia, Roberto Colaminè, menyoroti tentang pentingnya pengembangan infrastruktur non-fisik yaitu infrastruktur layanan dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh wisatawan. 

Ia mencontohkan potensi wisata bahari Indonesia yang sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan infrastruktur penunjang, seperti pos-pos kesehatan di sekitar area pantai yang dapat diakses melalui pembayaran langsung oleh wisatawan ataupun melalui sistem asuransi. Selain itu keberadaan hyperbaric chamber (ruang hiperbarik) yang merupakan elemen penting untuk mempromosikan lokasi-lokasi selam di Indonesia.

"Selain itu dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya, seperti di Candi Borobudur, penting untuk tetap menjaga keseimbangan yang sempurna antara pelestarian situs, lingkungan, serta kenyamanan para wisatawan," kata Dubes Roberto. 

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri di Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indonesia) James Riady menyampaikan, di tengah pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah tekanan, pariwisata menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tidak salah jika Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata sebagai salah satu bagian dari prioritas yang sedang didorong saat ini.

"Pariwisata Indonesia sangat unik karena Indonesia tidak harus berinvestasi pada asetnya lebih dulu karena kita punya pantai, laut, lokasi menyelam, diving, hutan, budaya dan lainnya. Namun tantangannya adalah bagaimana tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi jumlah kedatangan wisatawan, lama tinggal (length of stay), pengeluaran, investasi, lapangan kerja, dan kunjungan berulang. Bukan lagi soal potensi, melainkan konversi," ujarnya.

Oleh sebab itu James berharap, kegiatan ini dapat menjadi forum strategis bagi pemerintah bersama KADIN untuk menggali lebih jauh ide-ide serta peluang kolaborasi bersama mitra-mitra dari negara sahabat dalam memperluas manfaat ekonomi sektor pariwisata.

"Satu karakteristik khusus lainnya dari pariwisata, ia menyentuh masyarakat dengan sangat cepat. Setiap investasi menciptakan lapangan kerja. Itulah mengapa kami percaya bahwa pariwisata layak mendapatkan porsi yang jauh lebih besar dalam strategi pertumbuhan Indonesia," katanya.

“Monthly Economic Diplomatic Breakfast” merupakan forum rutin bulanan yang diselenggarakan KADIN Indonesia bersama para duta besar dan perwakilan negara sahabat. Forum ini menjadi ruang diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara-negara mitra.

Forum tersebut sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan korps diplomatik dalam menyampaikan arah kebijakan ekonomi serta menjajaki berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di Indonesia, termasuk di sektor pariwisata.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan sejumlah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata.