PATADaily.id - Jakarta - Di tengah klaim pertumbuhan pariwisata nasional, kinerja industri di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak seragam. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan. Sebagian hotel mencatatkan pertumbuhan, sementara pelaku lain masih menghadapi tekanan pendapatan di tengah biaya operasional yang tetap tinggi.

Founder dan CEO Mora Group, Andhy Irawan, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan tata kelola pariwisata yang belum terintegrasi. Menurut dia, pertumbuhan pariwisata kerap dinilai dari capaian angka, tanpa diikuti penguatan pengaturan ekosistem secara menyeluruh.

“Kalau bicara pertumbuhan pariwisata, tidak bisa dilihat dari satu sisi,” kata Andhy dalam diskusi Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) bertajuk Di Balik Klaim Pertumbuhan Pariwisata: Perspektif Bisnis Hotel, Selasa (3/2/2026).

Ia menyebut perbedaan kinerja antar-destinasi dan antar-pelaku usaha menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata belum sepenuhnya berdampak merata. Kondisi tersebut, menurut Andhy, menegaskan perlunya peran pemerintah sebagai pengatur dan pengarah ekosistem, bukan sebagai pelaku langsung dalam aktivitas bisnis pariwisata.

Dalam konteks promosi, Andhy menilai keikutsertaan Indonesia dalam berbagai pameran pariwisata internasional merupakan langkah positif. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya disertai dengan target dan indikator kinerja yang terukur.

“Kita ikut setiap tahun, tapi targetnya belum detail, KPI-nya juga belum jelas,” ujarnya.

Menurut dia, tanpa ukuran kinerja yang spesifik, sulit menilai sejauh mana promosi tersebut berdampak langsung terhadap industri, termasuk tingkat okupansi hotel dan keberlanjutan usaha.

Menurut Andhy, persoalan tata kelola tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di daerah. Ia menilai pengaturan akomodasi berbasis sewa jangka pendek masih lemah, sehingga menciptakan ketimpangan regulasi dengan industri perhotelan.

Ketimpangan tersebut, kata Andhy, tidak hanya menyangkut aspek perizinan, tetapi juga pengawasan dan kepatuhan terhadap standar operasional. Dalam praktiknya, sebagian hunian jangka pendek dinilai beroperasi tanpa kewajiban yang setara dengan hotel, baik dari sisi pajak, standar layanan, maupun kontribusi terhadap ekosistem pariwisata setempat.

Ia menilai pemerintah daerah cenderung permisif dalam pengawasan, termasuk dalam pendataan dan penegakan aturan terhadap akomodasi non-hotel. Ketiadaan basis data yang solid dan lemahnya pengawasan dinilai membuat kebijakan sulit diterapkan secara konsisten.
Kondisi tersebut, menurut Andhy, berpotensi menciptakan persaingan yang tidak setara dan menggerus kesehatan industri perhotelan. Tanpa penegakan regulasi yang adil dan konsisten di tingkat daerah, pertumbuhan pariwisata dikhawatirkan hanya menguntungkan segmen tertentu.

Andhy menegaskan penguatan tata Kelola, mulai dari promosi, perizinan, hingga pengawasan, menjadi prasyarat agar pertumbuhan pariwisata tidak berhenti pada capaian angka, tetapi berdampak langsung terhadap keberlanjutan industri dan ekosistem pariwisata nasional. (Gabriel Bobby)