MIMPI JAKARTA SEBAGAI KOTA GLOBAL: TANTANGAN PARKIR DAN PREMANISME

Oleh: Djohari Somad
Pemerhati Pariwisata

Jakarta punya mimpi besar menjadi kota global. Targetnya juga enggak main-main: masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 pada 2045.

Arahnya memang ke sana. MRT berkembang, transportasi publik makin terintegrasi, Kota Tua dibenahi, event nasional dan internasional terus digelar. Pada 2025 saja Jakarta menerima sekitar 2,77 juta wisatawan internasional.

Tapi di tengah mimpi besar itu, ada urusan yang kelihatannya kecil, tapi masih bikin pusing orang pariwisata: parkir bus wisata dan premanisme, termasuk pungli.

Dan sebenarnya ini bukan cuma cerita Jakarta.

Busnya Mau Parkir di Mana?

Coba bawa satu bus berisi 40 wisatawan ke Monas, Istiqlal, Kota Tua atau Tanah Abang.

Wisatawannya turun. Semua senang.

Lalu muncul satu pertanyaan:

Busnya mau parkir di mana?

Di beberapa tempat, setelah menurunkan penumpang bus harus jalan lagi mencari tempat menunggu. Kadang dekat, kadang jauh. Kadang muter dulu entah ke mana.

Begitu rombongan selesai, tour leader telepon sopir.

“Pak, busnya di mana?”

“Masih muter, Pak.”

Nah, wisatawan akhirnya ikut menunggu.

Padahal kalau mau, Jakarta sebenarnya bisa mengaturnya. Pada rangkaian HUT ke-81 RI tahun 2026, Dishub DKI menyiapkan 21 lokasi parkir dengan kapasitas 20.578 satuan ruang parkir, termasuk 97 ruang untuk bus.

Berarti sebenarnya bisa.

Kalau saat event besar puluhan bus bisa diatur, kenapa bus wisata sehari-hari belum punya sistem yang sama jelasnya?

Saya Pernah Diminta Rp300 Ribu

Saya pernah mengalami sendiri di Tanah Abang.

Bus kami cuma perlu parkir sebentar. Tiba-tiba ada yang meminta Rp300 ribu.

Saya tentu bertanya, ini tarif resmi atau bukan?

Masalahnya bukan sekadar Rp300 ribu. Kalau operator dari Jakarta saja bingung, bayangkan sopir atau travel agent dari luar kota. Enggak tahu tarif resminya berapa, siapa yang berwenang, dan kalau keberatan harus lapor ke siapa.

Daripada ribut, akhirnya orang sering memilih bayar.

Dan ternyata cerita seperti ini bukan cuma di Jakarta.

Pada 2025 lalu muncul sejumlah keluhan pungli di destinasi wisata. Di Pelabuhan Kartini, Jepara, misalnya, wisatawan mengeluhkan parkir bus yang disebut bertarif resmi Rp5.000 tetapi diminta Rp140 ribu. Kasus serupa juga muncul di sejumlah destinasi lain.

Bahkan pada musim Lebaran 2026, Kementerian Pariwisata masih memantau persoalan pungli di destinasi, meskipun laporannya disebut sudah menurun dibanding tahun sebelumnya.

Jadi ada perbaikan, tapi urusannya belum selesai.

Saya kadang bercanda menyebut pungli sebagai:

“pajak pariwisata yang tidak pernah masuk kas negara.”

Lucu sedikit, menyebalkan banyak.

Yang rugi bukan cuma dompet wisatawan. Yang lebih mahal justru kepercayaan.

Orang mungkin lupa berapa harga makan siangnya. Tapi kalau pernah kena pungli di tempat wisata, biasanya ingat. Ceritanya dibawa pulang, diceritakan ke teman, sekarang malah bisa langsung masuk media sosial.

Satu video viral bisa merusak promosi pariwisata yang kita bangun dengan biaya besar.

Kita Sibuk Mengajak Orang Datang

Kita rajin bikin slogan, video promosi, travel fair, mengundang influencer dan menggelar event.

Enggak ada yang salah. Promosi memang perlu.

Tapi setelah wisatawan datang, jangan sampai pertanyaan sederhana malah belum punya jawaban.

Parkir di mana?

Tarif resminya berapa?

Bus berhenti di mana?

Kalau kena pungli, lapor ke siapa?

Karena pada akhirnya:

Promosi membuat orang datang. Pengalaman menentukan apakah mereka mau kembali.

Bus wisata juga jangan cuma dilihat sebagai kendaraan besar yang bikin macet. Memang harus tertib. Jangan parkir sembarangan, jangan mengganggu lalu lintas.

Setuju.

Tapi kalau kita meminta bus tertib, ya sediakan tempat supaya mereka bisa tertib.

Satu bus bisa membawa 30 sampai 40 wisatawan. Mereka makan, belanja, masuk objek wisata, menggunakan guide, bahkan mungkin menginap.

Jadi jangan cuma lihat busnya.

Lihat ekonomi yang dibawanya.

Sebenarnya Enggak Rumit

Menurut saya solusinya enggak perlu terlalu canggih.

Destinasi utama harus punya drop-off dan pick-up point yang jelas. Tentukan lokasi parkir atau holding area. Pasang tarif resmi yang gampang dilihat.

Kalau tempat parkirnya agak jauh, enggak masalah. Yang penting sopir tahu harus ke mana dan tour leader tahu berapa lama bus perlu kembali menjemput.

Kalau mau lebih maju, buat reservasi digital.

Travel agent masukkan nomor kendaraan, jumlah wisatawan, destinasi dan jam kedatangan.

Pesan. Bayar digital. Dapat QR code.

Selesai.

Semakin jelas sistemnya, semakin sempit ruang untuk pungli dan premanisme.

Kalau ada pungli, tindak. Dan wisatawan, guide, sopir maupun travel agent harus tahu ke mana mereka bisa mengadu.

Jakarta Bisa Jadi Contoh

Justru karena ingin menjadi kota global, Jakarta punya kesempatan menjadi contoh.

Kalau Jakarta bisa punya sistem parkir bus wisata yang jelas, drop-off dan pick-up point yang tertata, tarif resmi, pembayaran digital, holding area, serta pengawasan terhadap pungli dan premanisme, kota-kota lain bisa melakukan hal yang sama.

Karena sebenarnya persoalan ini bukan cuma soal Jakarta.

Ini pekerjaan rumah pariwisata Indonesia.

Kita ingin wisatawan datang lebih banyak. Kita ingin mereka tinggal lebih lama, belanja lebih banyak, lalu pulang membawa cerita bagus dan suatu hari datang lagi.

Tapi sebelum sibuk meminta wisatawan datang, kita juga harus siap menerima mereka.

Jangan sampai setelah menghabiskan biaya besar untuk promosi, cerita yang dibawa pulang justru:

“Indonesia indah. Tapi kok di mana-mana dimintain uang?”

Kalau cerita seperti itu yang menyebar, biaya memperbaiki citranya bisa jauh lebih mahal daripada uang parkir.