PATADaily.id - Bandung - Majelis Musyawah Sunda (MMS) menyampaikan kepada pemerintah baru yang dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan menyatakan keinginan dan harapannya.

Pinisepuh Pamangku Majelis Musyawarah Sunda III Ganjar Kurnia mengatakan bahwa dalam rangka menyongsong Kepemimpinan Baru Pemerintahan Prabowo-Gibran, di mana realitasnya berada dalam situasi nasional dan global yang berat menantang. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar bisa menjadi pemerintahan yang berani dan berkeadilan.

Provinsi Jawa Barat dan Banten, lanjut Ganjar sampai saat ini belum mendapatkan keadilan dalam masalah Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang sekarang ini Perundang-undangannya menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Karena sistem perhitungan Undang-undang Keuangan tersebut tidak menghitung berapa sebenarnya jumlah yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat dan Banten, akibatnya anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain yang diterima Jawa Barat dan Banten lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara apalagi dengan Daerah Khusus Jakarta,” kata Ganjar usai Musyawarah MMS di Kampus Unpad, Kota Bandung, Minggu (13/10/2024).

Dia meyebut, Pembangunan Nasional dan Regional di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Daerah Khusus Jakarta yang selama ini jauh dari prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang mengelola lingkungan hidup
sebagai kewajiban utama manusia sebagai khalifah fil ards, maka untuk memitigasi kerusakan yang lebih jauh yang berakibat bencana alam dan bencana kemanusiaan bagi generasi mendatang.

“Kami meminta Pemerintah Pusat untuk segera menangani secaraserius penataan dataran tinggi Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), Tanam Nasional Pangarango,Gede, Salak, Kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan, Taman-Taman Nasional serta Gunung-Gunung di Jawa Barat dan Banten lainnya yang merupakan daerah tangkapan air dan mata air kehidupan untuk Provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta mencegah Banjir di Jakarta dan Pantura,” urainya.

Adapun Pinisepuh Pemangku MMS itu sebanyak 13 orang yang terdiri dari 6 orang pinsepuh yang merespresentasikan daerah, 3 orang yg mewakili fungsional (adat, agama dan wanita) dan 4 pinisepuh yang berdomisili di Bandung raya (semata-mata untuk memudahkan koordinasi kegiatan).

Untuk sekadar diketahui masa jabatan Pinisepuh pemangku adalah selama dua tahun. Ketua Pinisepuh dipilih dari dan oleh Pinisepuh Pemangku MMS. Sementara Dr (Hc) Hj Halimah Munawir, sastrawati dan owner dari Rumah Budaya HMA, sebagai pinisepuh yang mewakili wanita mengatakan bahwa  hak dan peran wanita ada dalam undang-undang.

"Di tanah Sunda banyak wanita berprestasi baik yang duduk di pemerintahan, legislatif, maupun swasta dan seni budaya. Bahkan sebagai pahlawan nasional seperti Raden Dewi Sartika. Kalau boleh saya mengutip apa yang dikatakan WS Rendra dalam tulisannya Menyambut Dewi Sartika, bahwa eksistensinya sebagai seorang  aktivis memiliki naluri yang tajam dengan integritas kepribadian yang tinggi. Mampu membangun berstrategi dan keseimbangan dalam totalitas aksi-reaksi. Namun yang saya pertanyakan mengapa justru Raden Ajeng Kartini yang lebih populer hingga adanya Hari Kartini yang dijadikan event tahunan," tutur Halimah ketika dihubungi PATADaily.id, Senin (14/10/2024).

Untuk itu, lanjutnya, saya sebagai penulis mencoba "melawan lupa" bahwa ada perempuan Sunda yang menjadi pahlawan nasional dengan mengajak para akademisi, budayawan dan penyair membuat tulisan dalam opini maupun puisi dengan tema: Untaian Kata Untuk DEWI SARTIKA yang insya Allah akan di-launching di Desember mendatang sebagai bulan kelahiran Raden Ajeng Dewi Sartika.

"Diharapkan pada pemerintahan Prabowo akan ada kebijakan untuk tidak menghapus jejak-jejak yang dtinggalkan oleh Dewi Sartika serta khusus di tanah Sunda buku tersebut dapat menjadi  acuan untuk muatan lokal dan sebagai bacaan dalam pengembangan literasi di sekolah-sekolah," pungkas Halimah Munawir yang juga aktif di dunia pendidikan sebagai ketua yayasan YPI Alhidayah yang menaungi 3 lembaga pendidikan: Paud-Q, MI dan Mts.

Tak hanya itu sebab Halimah Munawir selama ini dikenal juga aktif sebagai WKU 2 di Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia.

Hasil Musyawarah Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda yang dihadiri Jajaran Pinisepuh : (1) Prof Dr Ir. Ganjar Kurnia, D.EA (2) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi. SE, M.AP (3) Irjen Pol (Purn) Taufiequrahman Ruki, SH (4) Dindin S. Maolani, SH (5) Dr. Ernawan S. Koesoemaatmadja (6) Dr (Hc) Hj. Halimah Munawir (7) Prof Dr. Agus Pakpahan (8) Prof Dr. H.M. Solehudin, M.Pd (9) R.H. Ikik Lukman Soemadisoeria (10) KH. Ayi Hambal: (11) Dr. Indra Perwira (12) Mayjen TNI (Purn) Dedi K. Thamim (13) Mayjen TNI (Purn) Deni K Iriawan (14) H. Amirudin Asep (15) Dharmawan Hardjakusumah (Kang Acil) (16) Handi Kuncara Garnita (17) Prof Dr. KH. Adang Hambali (18) Dr. Ike Dewi Sartika (19) Prof (emeritus) RP. Koesoemadinata di Lantai-2 Gedung 2 UNPAD memutuskan 13 Pinisepuh Pamangku Sunda 1-13 dan jumlah Anggota Pinisepuh dibatasi sampai 99 Orang yang mana saat ini berjumlah 70 orang, sebagai berikut:

1. Ir. Burhanudin Abdullah, MA (Pinisepuh Pamangku Sunda I)

2. Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, SE, M.AP (Pinisepuh Pamangku Sunda Il)

3. Prof Dr Ir. Ganjar Kurnia, D.EA (Pinisepuh Pamangku Sunda Ill)

4. Irjen Pol (Purn) Taufiequrahman Ruki, SH (Pinisepuh Pamangku Sunda IV)

5. H. Zainudin. SH, MH/Bang H. Oding (Pinisepuh Pamangku Sunda V)

6. Dr. (Hc) Hj. Halimah Munawir (Pinisepuh Pamangku Sunda VI)

7. Dindin S. Maolani, SH (Pinisepuh Pamangku Sunda VII)

8. H. Numan Abdul Hakim (Pinisepuh Pamangku Sunda VIII)

9. R.H. Ikik Lukman Soemadisoeria (Pinisepuh Pamangku Sunda IX)

10. Dr. Ernawan S. Koesoemaatmadja, S.Psi, MBA (Pinisepuh Pamangku Sunda X)

11. Prof Dr Didin S. Damanhuri (Pinisepuh Pamangku Sunda XI)

12. Prof Dr. Agus Pakpahan (Pinisepuh Pamangku Sunda XI)

13. KH. Ayi Hambali (Pinisepuh Pamangku Sunda XIIl). (Gabriel Bobby)