SDM PARIWISATA INDONESIA: SIAPKAH BERKOMPETISI DENGAN NEGARA ASEAN?

Oleh: Djohari Somad
Pemerhati Pariwisata

Pariwisata Indonesia sedang naik kelas. TTDI 2024 menempatkan Indonesia di peringkat 22 dunia, naik dari peringkat 36 pada 2019 silam.

Pencapaian ini tentu membanggakan. Namun, kenaikan peringkat destinasi harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pertanyaannya: apakah SDM pariwisata Indonesia juga ikut naik kelas?

Beberapa waktu lalu, saya mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Kendaraan yang menjemput terlambat hampir satu jam karena ban bocor.

Ban bocor bisa terjadi kapan saja. Yang menjadi masalah, mengapa tidak ada pemberitahuan? Jika diberi tahu sejak awal, saya bisa mengisi waktu dengan minum kopi daripada menunggu di lobi.

Dalam perjalanan yang sama, aktivitas wisata yang dijanjikan pukul 08.00 baru tersedia sekitar pukul 10.00 tanpa penjelasan apa pun. Padahal, kami sudah bersiap sejak pukul 07.30.

Di hotel, kamar baru bisa digunakan sekitar pukul 16.00. Di sebuah kafe, secangkir kopi datang hampir satu jam setelah dipesan.

Keterlambatan memang bisa terjadi di mana saja. Namun, cara staf berkomunikasi, berinisiatif, dan mencari solusi menunjukkan kualitas SDM yang sebenarnya.

Saya pernah mengalami hal sebaliknya.

Di sebuah hotel di Bandung yang sedang penuh, saya melihat seorang anak muda bekerja sangat cekatan. Tamu ramai, tetapi ia sigap melihat siapa yang membutuhkan bantuan, berkomunikasi dengan baik, dan langsung bergerak tanpa menunggu disuruh.

Saya mengira ia karyawan berpengalaman.

Ternyata anak PKL.

Saya salut.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan SDM pariwisata yang baik. Tantangannya adalah memastikan kualitas tersebut merata dan tetap terjaga ketika mereka memasuki dunia kerja.

Data Kementerian Pariwisata hingga akhir 2025 lalu mencatat 13.568 peserta pelatihan dan 11.246 peserta sertifikasi pariwisata.

Angka ini cukup besar. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang berubah setelah mereka dilatih dan disertifikasi?

Apakah kemampuan komunikasi mereka meningkat? Apakah kemampuan bahasa asing, inisiatif, dan keterampilan menyelesaikan masalah mereka menjadi lebih baik?

Sertifikat membuktikan seseorang pernah diuji. Kompetensi dibuktikan setiap hari ketika ia bekerja.

Kemampuan bahasa asing masih menjadi pekerjaan rumah. EF English Proficiency Index 2025 menempatkan Indonesia di peringkat 80 dunia, sementara Vietnam berada di peringkat 64 dan Malaysia di peringkat 24.

Tantangan ini semakin penting karena ASEAN telah memiliki MRA-TP yang mencakup 32 profesi pariwisata di bidang hotel dan jasa perjalanan. Artinya, tenaga kerja pariwisata dari negara-negara ASEAN memiliki peluang yang semakin besar untuk bersaing dan bekerja lintas negara.

Persaingan SDM pariwisata ASEAN bukan lagi kemungkinan, melainkan kenyataan.

Karena itu, keramahan saja tidak cukup. SDM pariwisata Indonesia harus mampu berkomunikasi dengan jelas, menguasai bahasa asing, menghargai waktu tamu, mengambil inisiatif, dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Ada beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan.

Pertama, pelatihan harus lebih berorientasi pada praktik pelayanan, bukan sekadar memenuhi materi dan mengejar kelulusan sertifikasi.

Kedua, kemampuan bahasa asing dan komunikasi perlu menjadi kompetensi wajib, terutama bagi pekerja yang berhadapan langsung dengan wisatawan.

Ketiga, industri harus menyediakan pendampingan dan evaluasi rutin bagi pekerja baru, termasuk lulusan pelatihan dan peserta PKL.

Keempat, keberhasilan pelatihan harus diukur dari perubahan kualitas pelayanan, seperti ketepatan waktu, kecepatan merespons keluhan, dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Kelima, pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri perlu membangun sistem sertifikasi yang benar-benar terhubung dengan kebutuhan di lapangan.

Pariwisata Indonesia sudah naik kelas. Potensi SDM-nya juga ada. Anak PKL di Bandung tadi telah membuktikannya.

Sekarang tugas kita adalah menjadikan kualitas seperti itu sebagai standar, bukan kebetulan.

Jangan sampai kita unggul dalam jumlah sertifikasi, tetapi kalah dalam kualitas pelayanan.