Democratic Policing Bagus untuk Polri

Share

Buku Democratic Policing (Ist)

Prof (Ris) Hermawan Sulistyo menyesalkan pidato Ketua PPAD (Persatuan Purnawiratan Angkatan Darat) Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri. Pidato di forum PPAD yang dihadiri Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Tiga Kepala Staf TNI itu dinilai ngawur saat menyinggung tentang buku “Democratic Policing”.

“Materi tentang substansi peran dan fungsi TNI, saya nilai normatif dan bagus. Tetapi ketika menyinggung tentang buku Democratic Policing yang dia sebut buku ngawur dan berbahaya, saya berpendapat justru dia yang ngawur. Apalagi dia dalam pidato itu mengakui, sudah membaca meski hanya scanning. Bagaimana mungkin belum membaca isi buku secara utuh sudah berani menuding isi buku itu sebagai ngawur dan berbahaya?” ujar Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo, yang merupakan salah satu penulis buku itu bersama Jenderal (Pol) H Muhammad Tito Karnavian.

Lebih lanjut Kikiek menilai, Kiki Syahnakri yang mantan Wakasad itu adalah perwira tinggai TNI-AD yang cerdas dan berwawasan luas. Karenanya ia heran ketika dalam forum PPAD tiba-tiba mengkritik keras kebijakan Kapolri Jenderal (Pol) M Tito Karnavian yang dituding menulis buku ngawur dan membahayakan serta melemahkan institusi TNI.

“Bahkan, buku itu sama sekali tidak menyebut-nyebut soal TNI. Sangat ketahuan Kiki Syahnakri belum baca buku itu. Tanpa sadar justru statemen dia yang ngawur dan membahayakan. Bisa memecah-belah TNI dan Polri, dan memecah belah bangsa pada umumnya. Saya harap Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menyikapi hal itu,” tandas Hermawan Sulityo dalam siaran pers yang diterima patainanews.com, Kamis (31/1/2019).

Menanggapi pidato tersebut, Prof Hermawan Sulistyo mengimbau semua pihak agar berpikir jernih, dan merujuk pada NKRI yang aman, adil, dan sejahtera, seperti misi penerbitan buku Democratic Policing. Buku terbitan Pensil -324 tahun 2018 itu adalah hasil kolaborasi M Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo yang kedua setelah buku pertama berjudul Polri Dalam Arsitektur Negara (2016).

Buku setebal 494 halaman itu merupakan upaya pencerahan bagi seluruh anggota Polri, mengingat sejak menjadi institusi dengan status sipil, Polri harus menjalankan tugas sebagai pengawal, bahkan pendorong, proses-proses demokratisasi.

Sebuah tugas yang tidak ringan, terutama karena konstelasi di-courses di ruang publik masih berlangsung dengan ketat. Bagi para stakeholders kepolisian –khususnya stakeholders Polri—buku ini diharapkan menjadi pencerah mengenai peran dan praksis policing dalam proses demokratisasi yang telah, sedang, dan masih akan berlangsung di Indonesia.

“Sekali lagi, menjadi sangat aneh dan mengherankan ketika seorang purnawiraan jenderal bintang tiga menuding buku ini ngawur dan membahayakan. Apa dia tidak sadar implikasi dari ucapannya,” gugat Hermawan Sulistyo. (Gabriel Bobby)

Share